Jumat, 13 Mei 2011 - 08:04:04 WIB
Mengefisienkan (Surat Suara) Pemilu 2014
Diposting oleh : Rizky Wahyuni
Kategori: Opini - Dibaca: 695 kali

(Masukan untuk perubahan UU Pemilu)

Usia bangsa Indonesia berdemokrasi masihlah muda. Tiga kali pemilu orde reformasi di Indonesia dapat dikategorikan sebagai fase transisi demokrasi yang dicirikan dengan eufhoria politik yang tinggi dari masyarakat, prosedur pemilu yang rumit, derajat akuntabilitas, luber dan jurdil yang semakin nyata. Gempita demokrasi dalam  tiga kali pemilu di orde reformasi (1999, 2004 dan 2009) tersebut telah merubah wajah negeri. Pertama, rakyat semakin didekati/diperhatikan oleh para politisi yang secara kasat mata dilihat menjelang pemilu serta dalam pengambil kebijakan publik pada tingkat nasional maupun daerah. Secara positif iklim ini membuka ruang hadirnya wakil rakyat yang berbuat nyata untuk masyarakat. Kekuasaan yang sebelumnya tersentral dan hegemonik pun kini menjadi terdistribusi sebagai kekuatan saling menyeimbangkan pada beberapa poros politik. Elemen-elemen masyarakat sipil pun semakin memiliki posisi tawar, meski belum signifikan. Kedua, kebebasan berekspresi, baik untuk media massa, berpartai politik serta masyarakat sipil dapat dilakukan tanpa larangan layaknya di era orde baru.

Perubahan tersebut sejatinya barulah babak awal dalam proses demokratisasi yang memerlukan energi besar untuk terus mengawal, merawat dan menumbuhkannya. Salah satu sarana yang penting dikelola adalah pemilihan umum. Sebagai satu-satunya sarana suksesi kepemimpinan dan politik konstitusional, pemilu senantiasa perlu diperbaiki dengan belajar dari pengalaman sebelumnya. Tujuannya adalah “menemukan” formula efektif suksesi konstitusional yang meningkatkan kualitas pemilih dalam memilih. Tentunya selain perubahan positif tersebut, terdapat sejumlah iklum negatif yang berkembang. Namun sebagai negara yang terbilang secara serius masih muda dalam berdemokrasi (orde reformasi), tentunya menjadi penting dilihat perubahan tersebut sebagai proses yang bersifat gradual dan sistematik. Harapannya, dalam jangka panjang tata kelola negara demokrasi akan semakin baik dan menjadi mekanisme yang efektif serta membawa bangsa ini menjadi lebih maju.

Saat ini, DPR-RI dan Pemerintah masih membahas perubahan undang-undang untuk pemilu 2014. Selain pembicaraan tentang syarat keanggotaan komisioner, perlu juga diperhatikan aspek lain yang memungkinkan untuk diperbaiki. Secara teknis psikologis, aspek kerumitan berkontribusi mengurangi gairah dan konsentrasi pemilih dalam menentukan pilihan. Surat suara yang besar dan detail secara konseptual menyajikan seluruh pilihan secara lengkap. Sehingga dapat diasumsikan pemilih dapat menentukan pilihan terbaiknya. Namun realitas pada hari pelaksanaan tidak menunjukkan aspek tersebut. Detail dan besarnya surat suara kerap membuat pemilih tak bisa berfikir panjang dan biasanya telah menentukan pilihan sebelum berada di dalam bilik suara.

Besarnya surat suara pun membuat rumit di tingkat manajemen proses pembuatan surat suara. Kerumitan dimulai pada verifikasi nama detail calon yang biasanya dilakukan hingga dua kali, dilanjutkan dengan pembuatan film surat suara yang berbeda setiap dapil pada tingkat nasional, provinsi dan kabupaten/kota, pencetakan, sortir per dapil hingga pelipatan yang dilakukan di KPU Kabupaten/Kota atau di PPK.  Meski proses tersebut berjalan, sejumlah kasus kerap mewarnai menjelang pelaksanaan pemilu, yaitu: tertukarnya surat suara antar dapil, penulisan nama yang keliru, tertukarnya nama caleg, tidak tertulisnya nama caleg, tercoblos pada dua sisi akibat tidak membuka surat suara keseluruhan, lebarnya surat suara hingga ada daerah sampai dua lembar. Selain itu juga berdampak pada besarnya anggaran yang harus dikeluarkan untuk mencetak surat suara yang besar dan rumit tersebut. Semangat efisiensi anggaran pemilu menjadi penting diperhatikan dan memungkinkan dapat dikurangi dengan tak lagi membuat surat suara yang besar dan rumit tersebut.

Upaya mensederhanakan surat suara yang dapat membuat proses pemilu efektif dan efisien dapat dilakukan dengan membuat surat suara menjadi kecil atau sederhana. Ada dua bentuk perubahan untuk melakukannya. Pertama, penyebutan nama calon tidak lagi dilakukan. Kedua, membuat dua bagian pada surat suara, yaitu bagian nomor, lambing dan nama parpol serta bagian nomor urut calon. Setiap calon cukup dengan kode nomor saja. Untuk pemilih yang ingin memilih partai saja, tanpa calon, cukup memberi tanda pada nama atau lambing atau nomor partai dalam kotak yang ada. Sementara untuk pemilih yang ingin memilih calon, memberi tanda dua kali, pertama dengan memberi tanda partai seperti diatas, kedua memberi tanda pada kotak nomor calon yang ada. Dengan pendekatan ini maka, ukuran surat suara menjadi jauh lebih kecil, pemilih lebih nyaman, proses pencetakan lebih mudah, anggaran akan jauh lebih hemat dan pemilu akan lebih efisien. Dengan demikian, surat suara pemilu 2014 dapat dibuat hanya sebesar ukuran kertas folio, semoga. Bagaimana menurut teman ?

 

*)Viryan Azis: Ketua KPU Kota Pontianak dan Mantan Ketua Umum HMI Cabang Pontianak




1 Komentar :


Isi Komentar :
Nama :
Website :
Komentar
 
 (Masukkan 6 kode diatas)

 

.